Home / Germasa

Selasa, 29 Agustus 2023 - 18:30 WIB

Kritik Prof. John Titaley, Politisasi Agama Sumber Penjajahan Baru

Prof. Pdt. John A. Titaley, Th.D dan Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A, foto bersama peserta seminar.

Prof. Pdt. John A. Titaley, Th.D dan Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A, foto bersama peserta seminar.

JAKARTA, Arcus GPIB – Politisasi Agama disebut-sebut sumber penjajahan baru. Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Kebangsaan 78 Tahun HUT Kemerdekaan RI, 60 Tahun HUT PIKI, 184 Tahun HUT Gedung Gereja Immanuel 25 Agustus 2023 di Gedung Gereja Immanuel Jakarta.

Terhadap hal tersebut Pendeta Prof. John A. Titaley, Th.D menyebutnya sebagai pelanggaran.

“Negara telah melanggar Alinea Pertama Pembukaan UU 1945,” kata John Titaley seraya menyebutkan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Kebijakan dengan penetapan agama yang diakui negara telah merampas kemerdekaan bangsa Dayak dengan agama Kaharingan mereka sebelum mereka bergabung dengan Negara Indonesia.

Baca juga  Sorong Papua Barat Bakal Punya Vihara Buddha yang Baru

Menurut Titaley, perampasan kemerdekaan itu adalah bentuk penjajahan yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

Seminar Kebangsaan yang juga dihadiri Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A, John Titaley mengungkapkan, “Dalam percakapan saya dengan Sekretaris Majelis Besar Agama Kaharingan (MBAHK) di Palangka Raya beberpa waktu lalu, dia mengatakan bahwa sebelum Indonesia Merdeka orang-orang Dayak yang beragama Kaharingan telah ikut berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.”

Setelah Indonesia Merdeka, katanya, mereka lalu menjadi bukan orang Indonesia karena Kaharingan tidak termasuk agama yang diakui negara, kecuali menjadi Agama Hindu Kaharingan.

Baca juga  Lima Lembaga Agama PGI, PHDI, Permabudi, MATAKIN, dan KWI Ngumpul, Ada Apa?

Kebijakan negara dalam bidang keagamaan telah mencabut status kemanusiaan mereka. Mereka merasa terjajah. Begitu pula keksaksian mahasiswa saya yang menjadi pendeta GPIB di pedalaman Kalimantan, anak-anak mereka tidak akan menjadi anak Indonesia kalau tidak menjadi penganut salah satu agama yang diakui negara.

Ini betul-betul bentuk kekerasan negara atas warga negaranya, karena politsasi agama yang dilakukan negara atas warganya yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Hukum sebagai acuan kehidupan manusia. Indonesia adalah negara-bangsa modern yang pluralis, menuntut penyesuaian dari komunitas-komunitas agamawi yang monolitik dan eksklusif itu. /fsp

Share :

Baca Juga

Germasa

Sidang Sinode BNKP, Menkumham Yasonna:  Peluang untuk Terus Berbenah dan Berinovasi

Germasa

Perkuat Moderasi Jauhi Politisasi Agama, Menag: Hindari Perpecahan

Germasa

Duo Ketua Bidang Dibalik Safari Pelkes GPIB 2023 di Lampung Utara

Germasa

Sekjen PP Pemuda Katolik: Kalau Kita Kompak dan Bersatu Pandemi Pasti Bisa Diakhiri

Germasa

Dari POK Germasa Angkatan I/2023: Memaksimalkan Peran Pendeta

Germasa

Menag Yaqut Bangga Terhadap Pers Indonesia, Berkontribusi Memperkuat Moderasi Beragama

Germasa

Kementerian Agama Gelar Kemah Moderasi: Untuk Saling Menjaga

Germasa

Jangan Hanya Deklarasi, Wamenag Harap AICIS Lakukan Aksi Nyata bagi Perdamaian