Ketua Komnas HAM, Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc., keynote speech pada peringatan Bulan Germasa 2024 (22/08/2024), menekankan pentingnya memahami konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial sebagai fondasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Dr. Atnike menggarisbawahi bahwa tiga elemen ini—HAM, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan—saling terkait dan harus diintegrasikan untuk mewujudkan kemajuan yang inklusif dan berkeadilan.
Dr. Atnike menjelaskan bahwa HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau identitas lainnya. Hak-hak ini mencakup hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak-hak lainnya yang harus dijamin oleh negara dalam proses pembangunan.
“Pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan dan martabat manusia,” ujar Dr. Atnike. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk hak asasi manusia.
Lebih lanjut, Dr. Atnike menyoroti pentingnya keadilan sosial dalam pembangunan. Keadilan sosial, menurutnya, adalah kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi diri sepenuhnya dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan masyarakat adat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Dr. Atnike menyebutkan bahwa ada tiga pilar utama yang harus diperhatikan: pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Pembangunan ekonomi harus inklusif dan berkelanjutan, pembangunan sosial harus adil dan merata, dan kelestarian lingkungan harus dijaga untuk masa depan.
Dr. Atnike juga membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk ketimpangan ekonomi dan sosial, akses terhadap pendidikan, dan ketimpangan gender. “Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang harus diatasi untuk mencapai keadilan sosial,” tegasnya.
Sebagai penutup, Dr. Atnike mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendorong inovasi teknologi untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai golongan untuk mengatasi tantangan yang ada dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip HAM dan keadilan sosial.
Acara peringatan Bulan Germasa 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam memajukan dialog antarumat beragama dan aksi nyata bagi lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia./dsb