JAKARTA, Arcus GPIB – Manipulasi dan kecurangan berpotensi marak terjadi. Tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu, tetapi yang lebih serius adalah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
“Karena itu kita perlu memperkuat kontrol dan pengawasan publik. Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) bukanlah event organizer yang hanya melakukan pekerjaan teknis penyelenggaraan tanpa memikirkan substansi demokrasi,” demikian Pesan Penggembalaan Majelis Sinode GPIB dalam rangka Pemilu 2024.
Majelis Sinode GPIB menghimbau agar seluruh warga GPIB dan seluruh warga masyarakat melakukan pengawasan proses Pemilu, secara khusus tahapan pemungutan dan penghitungan suara, agar proses Pemilu bisa berjalan lancar, jujur dan adil, serta hasilnya sungguh-sungguh merupakan cerminan pilihan murni masyarakat.
Peran pengawasan Pemilu ini merupakan wujud tanggung jawab gereja dalam mengawal demokrasi ke arah yang lebih baik. Ingatlah pesan Alkitab: Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorangpun berkata benar; mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta; mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat… (Yeremia 9:5);
Bagi warga GPIB yang ikut sebagai calon, agar lebih mengedepankan integritas, kapasitas dan misi pembangunan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Bidang politik bukanlah lahan untuk bermain kekuasaan, tetapi ladang pelayanan mulia yang Tuhan berikan untuk melayani rakyat dan negara secara bertanggung jawab.
Para Calon harus mempersiapkan diri secara baik dan suci. Jangan ikut terlibat dengan praktek kotor dan manipulatif yang akan membuat diri ini hina dihadapan Tuhan dan rakyat. Ingatlah pesan Alkitab: Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: “Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia… (Kisah Para Rasul 5:29).
Majelis Sinode juga mendorong jemaat-jemaat GPIB di berbagai pelosok negeri ini untuk melakukan pendidikan politik bagi warganya, agar warga gereja dapat lebih paham menggunakan hak politiknya secara bermutu dan bertanggung jawab.
Doronglah warga gereja untuk memilih jika memang ada pilihan yang memadai. Jangan memilih mereka (partai atau orang) yang tidak netral dan tidak patuh kepada UU tetapi pilihlah mereka yang setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
Sesungguhnya, berbangsa dan bernegara itu harus memegung teguh aturan. Jangan memilih mereka yang menggunakan politik uang dan politik SARA untuk mendapatkan dukungan.
Begitu juga, janganlah memilih mereka yang melakukan praktik kotor dan manipulatif untuk mendapatkan kemenangan. Sebab hal-hal itu merusak harmoni sosial, menimbulkan perpecahan bangsa dan membuat Pemilu tak berkualitas. /fsp
