JAKARTA, Arcus GPIB – Ada kabar bagus, Panuda Katolik melakukan kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wow,…alasan apa sehingga dilakukan kerja sama itu?
Diharapkan melalui kerja sama tersebut ada komitmen menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis. Kerja sama Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat patut diacungi jempol.
Laman wartaekonomi.co.id menyebutkan, kerja sama ini menyepakati Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah, S.TP. dan Ketua Pemuda Katolik Komda Jabar, Edi Silaban, Kamis (13/01/2022), di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga No. 25, Lengkong, Bandung, Jawa Barat.
“Atas nama organisasi Pemuda Katolik kami ucapkan terima kasih telah tercapainya kerja sama dan penandatanganan MoU ini. Tentu ini komitmen Pemuda Katolik demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis,” kata Edi Silaban usai menandatangani MoU.
Pelaksanaan Nota Kesepahaman, lanjut Edi, mencakup beberapa ruang lingkup seperti di bidang pendidikan, penelitian, pengawasan partisipatif, kajian isu kepemiluan, program pokok pengawasan hingga keterlibatan kader Pemuda Katolik dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.
“Kedepan Pemuda Katolik Jabar akan melaksanakan Rapat Pleno untuk membentuk Lembaga Pendidikan Demokrasi sebagai bentuk menindaklanjuti MoU dan sebagai inkubator kader Pemuda Katolik yang konsen pada isu Kepemiluan,” tandasnya.
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, S.TP. memaparkan kehadiran Pemuda Katolik menjadi energi penting bagi Bawaslu dalam membangun komitmen bersama dalam menghadirkan satu misi mulia.
“Kita Bawaslu dan Pemuda Katolik punya misi suci menghadirkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. ‘ending-nya’ demokrasi kita semakin baik. Kenapa harus dikolaborasikan? secara prosedural Pemilu kita boleh dikatakan demokratis tetapi juga banyak catatan” ungkap Abdullah.
Kontestasi di Indonesia, lanjut Abdullah, masih diwarnai narasi-narasi kebencian, isu sara yang merusak demokrasi. “Yang harus diwaspadai yaitu populism. Maka tugas kita bersama dalam bingkai demokrasi untuk mendudukkan kaidah demokrasi ini dimana nilainya terinternalisasi yakni satu pengakuan atas semua golongan dan penghormatan semua golongan ini tugas kita bersama” tambahnya.
“Saya kira Pemuda Katolik menjadi resource penting. Hari ini adalah momen bagian membangun komitmen bersama mengawal pemilu. Saya apresiasi atas kehadiran Pemuda Katolik dalam membangun fundamental nilai demokrasi untuk indonesia lebih baik. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir. Komitmen yang kita ikat dengan MoU ini pastikan kita saling support dalam misi suci tadi,” papar Ketua Bawaslu Jabar.
Sementara itu, Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik, Antonius Beny Wijayanto yang turut mendampingi proses MoU menjelaskan bahwa Pemilu yang berkualitas dan bermartabat sudah semestinya didorong dengan adanya pengawasan partisipatif secara aktif dari masyarakat.
“Maka Pemuda Katolik mengambil inisiasi mendekatkan diri untuk bersinergi dengan Bawaslu sebagai lembaga yang secara undang–undang memiliki porsi untuk melakukan pengawasan pemilu” tegas Beny.
Beny membeberkan bahwa tantangan pemilu yang dihadapi ke depan sangat kompleks terlebih dengan akan diselenggarakannya pemilu dan pilkada secara serentak di tahun 2024. Dengan tingginya potensi kerawanan pemilu yang ada maka sudah barang tentu pengawasannya tidak bisa ditumpukan Bawaslu semata.
“Saya menengarai potensi pelanggaran pemilu utamanya pada politisasi SARA, Hoaks dan politik uang masih begitu kental dan perlu diantisipasi sejak dini oleh semua pihak dan utamanya adalah oleh masyarakat. Pemilu ini sejatinya tidak hanya menjadi kepentingan penyelenggara atau peserta pemilu saja melainkan juga menjadi kepentingan masyarakat itu sendiri.
Untuk itu, Beny berharap, Pemuda Katolik terpanggil untuk hadir menggerakkan segenap kader untuk terlibat aktif membumikan pengawasan partisipatif dan Pengurus Pusat Pemuda Katolik memberikan seruan kepada pengurus Komisariat Daerah dan Komisariat Cabang di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Pemuda Katolik Jabar turut melibatkan kadernya sejak 2019 dalam gelaran pendidikan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Pada tahun 2020, terdapat dua kader dari Kabupaten Bogor, Padro Franciscus meraih peserta terbaik I dan Kabupaten Bandung, Melisa Juita Nainggolan meraih peserta terbaik II dalam SKPP Bawaslu RI lalu.
Turut hadir memberikan sambutan Komisioner Bawaslu Jabar Zaki Hilmi, Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar Eliazar Barus beserta jajaran. Hadir pula para Kader SKPP dari Pemuda Katolik diantaranya Alfredo Willy Martin, Benny Hamonangan (Kota Bandung), dan Bernardo Julianus Pelea Coban (Kabupaten Bogor).
Menanggapi kerja sama ini, Kaka Suminta selaku Sekjen KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) menyambut baik atas upaya Pemuda Katolik mengambil inisiatif bekerja sama dengan Bawaslu Jawa Barat. Baginya ini sudah menjadi keharusan dan juga urgent karena memang pada kenyataannya terjadi defisit edukasi dalam kepemiluan kita.
“Ada tantangan pemilu ke depan dengan perubahan kualitas dan kuantitas yang musti diambil peran strategisnya demi kepentingan umat dan bangsa. Dalam konteks ini kerja sama ini sesuai dengan harapan,” sebut Suminta. ***